Ketentuan Uang Muka KPR Bank Syariah

BI WAJIBKAN UANG MUKA KPR BANK SYARIAH

 

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akhirnya menyeragamkan aturan DP kredit perumahan (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) antara bank umum dan syariah. Aturan ini akan ditetapkan pada awal tahun depan dan berlaku tiga bulan setelahnya.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur BI Darmin Nasution dalam acara Bankers Dinner di Kantor BI, Jumat (23/11/2012).

"Ketentuan LTV (Loan To Value) ini untuk memitigasi potensi risiko instabilitas pada sistem keuangan sebagai akibat pertumbuhan kredit yang terlalu cepat pada sektor konsumsi," jelas Darmin.

Menurut Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia, Edy Setiadi, secara umum aturan DP KPR dan KKB perbankan syariah mengadopsi apa yang telah bank sentral lakukan pada bank umum. Namun ada perbedaan pada sistem akadnya. Ketentuan minimal DP terbaru tidak berlaku pada akad Mudarabah, selebihnya berlaku seragam.

"Aturan ini berlaku pada tipe diatas 70 m2 (KPR Syariah), dan bukan termasuk pada kredit perumahan skema pemerintah (FLPP)," jelas Edy.

Ia menerangkan, aturan DP minimal 30% berlaku pada skema akad murabahah, sedangkan skema akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah batas minimal uang muka lebih ringan, yakni 20%.

"Pada skim-skim khusus di bank syariah, karakteristik kepemilikan bersama, Loan to Value bisa 80% atau lebih ringan. Kenapa lebih rendah karena pada fatwanya sendiri (objek akad) belum sepenuhnya milik nasabah," tuturnya.

Sedangkan aturan teknis uang muka untuk KKB, sama persis dengan aturan pada bank konvesional. Yakni minimal DP 20% untuk kendaraan untuk keperluan produktif, dan DP 30% bagi kendaraan dengan orientasi konsumtif.

BI memantau, sejak kenaikan batas minimal DP bank konvensional berlaku ada tren perpindahan ke KPR atau KKB perbankan syariah. Masyarakat memanfaatkan jeda waktu penetapan bank umum dan syariah yang tidak bersamaan ini.

"Analisa kami kini kredit pada dua sektor ini sudah meningkat menjadi 13% dari total portofolio kredit bank syariah dari keseluruhan yang saat ini mencapai Rp 148 triliun," paparnya.

"Kita antisipasi besarnya persentase ini yang mungkin akan bergerak ke rasio 20% (dari total portofolio kredit bank syariah) bila dibiarkan," tegasnya.

Sumber :  Minggu, 25 November 2012

http://finance.detik.com/read/2012/11/23/201303/2099892/5/bi-akhirnya-wajibkan-uang-muka-kpr-bank-syariah-minimal-30?f9911033

Analisis :

Dari berita dia atas itu artinya artinya, bank hanya menanggung maksimal 80 persen dari total pembiayaan rumah dari nasabah. Sehingga sisanya harus disediakan oleh nasabah sendiri. Direktur Eksekutif Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi menjelaskan "Ini akan meminimalisasi risiko dari nasabah,"

Perekonomian Indonesia

2013 PEREKONOMIAN INDONESIA AKAN MENCAPAI 6,5%

BATAM - Perekonomian Indonesia diprediksi berada di level 6,5 persen tahun depan. Adapun tahun ini, pertumbuhan Indonesia sudah berada di level 6,3 persen.

Ekonom Bank Mandiri Destri Damayanti mengungkapkan ada beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai level tersebut.

"2013, kita lihat perekonomian di ASEAN, khususnya China akan rebound, akan membaik sedikit," katanya, saat Media Training, di Hotel Panorama Regency, Batam, Jumat (23/11/2012).

Hal tersebut terjadi lantaran negara tersebut sudah melakukan beberapa kebijakan serta kelonggaran moneter. Selain itu, negara-negara tersebut juga telah menurunkan suku bunga sebagai upaya stimulus dari pemerintah.

"Dari hal tersebut, imbasnya ke Indonesia mungkin bisa dirasakan akhir tahun nanti," jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengungkapkan perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik walaupun tidak setinggi prakiraan semula. Darmin menilai ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 akan sedikit terkoreksi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 diprakirakan sebesar 6,3 persen, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor eksternal," katanya.

Dia mengungkapkan, meskipun konsumsi dan investasi yang berorientasi permintaan domestik tetap tumbuh tinggi, penurunan ekspor telah berdampak pada penurunan produksi dan investasi yang berorientasi ekspor.

"Ke depan, pertumbuhan ekonomi masih akan ditopang oleh permintaan domestik yang cukup kuat dan potensi membaiknya ekspor meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian perekonomian global," kata dia. (ade)

Sumber :   24 November 2012

 http://economy.okezone.com/read/2012/11/23/20/722478/2013-perekonomian-ri-diprediksi-tumbuh-6-5

Analisis :

Perekonomian Indonesia akan maju jika didukung dengan berbagai faktor , misalnya dengan memperbaiki sistem birokrasi. Hal ini pun harus ada dukungan masyarakat baik masyarakat elit maupun politisi. Menurut Mentri BUMN Dahlan Iskan,dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus menghapus beberapa rintangan agar Indonesia maju. Salah satu di antaranya adalah birokrasi.

“Kita memerlukan banyak penyesuaian. Ekonomi kita akan besar. Kita harus menghapus hambatan di depan kita. Pertama adalah birokrasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Dahlan menekankan bahwa Indonesia akan maju selama 15 tahun ke depan. Menurut Dahlan, walaupun elit dan politisi Indonesia tidak mau maju, Tanah Air akan terpaksa maju karena banyaknya desakan masyarakat untuk maju.“Seandainya elit dan politis mereka tidak mau maju karena mereka berkepentingan, biar mereka tetap merasa elit. (Jika) politisi kita juga tidak mau maju, Indonesia tetap bisa maju. Indonesia terpaksa maju,” tutup Dahlan. Jadi perekonomian Indonesia akan tetap maju jika ada desakan dari masyarakat.

Penghematan BBM Bersubsidi

2 Desember Beli Premium Tidak Dilayani

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan rencana hari bebas BBM subsidi tanggal 2 Desember mendatang. Rencana ini akan dilakukan BPH migas di 10 kota besar di Indonesia.

"Dari pagi jam 06.00 sampai jam 18.00 waktu setempat di beberapa kota besar di Jawa dan Bali ditambah dengan Medan, Palembang, Makassar, Balikpapan dan Batam," ujar anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim kepada Okezone, Sabtu (23/11/2012)

Menurut Ibrahim, pelaksanaan hari bebas BBM subsidi ini dilakukan seperti konsep Car Free Day yang telah dilakukan di beberapa kota besar nasional.

"Nanti ada sosialisasi juga ke masyarakat, bahwa tanggal 2 Desember, SPBU tidak melayani pembelian premium, jadi masyarakat diharapkan tidak bepergian, menggunakan kendaraan yang bebas BBM seperti sepeda atau jika perlu bepergian sudah mengisi BBM pada malamnya," jelas Ibrahim.

Pada saat pelaksanaan hari bebas BBM subsidi ini, jelasnya, SPBU tidak akan melayani pembelian premium.

"Ada premium di tangki, tapi tidak kita layani," jelas dia.

Dengan kegiatan ini, Ibrahim menyebut, pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program penghematan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, juga menjaga lingkungan.

"Ini himbauan, ajakan halus ke masyarakat. Masyarakat pasti tidak mau dan bisa kalau disuruh langsung berpindah ke BBM nonsubsidi atau tidak menggunakan BBM subsidi sama sekali, makanya kita perlu latihan," pungkasnya. (gna)

Sumber :   Sabtu, 24 November 2012

 http://economy.okezone.com/read/2012/11/24/19/722728/2-desember-beli-premium-tidak-dilayani

Analisis :

Rencana ini dilakukan untuk menghemat BBM, dan ini sangat baik karena untuk membiasakan masyarakat untuk tidak memakai BBM bersubsidi, rencana ini perlu dukungan dari pemerintah. Menurut Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana "Saya kira untuk gerakan hemat energi boleh-boleh saja tuh. Asal disosialisasikan secara maksimal," harap Sutan.

Telkomsel Pailit

Menkominfo: Keputusan Pailit Telkomsel Tak Logis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menganggap bahwa keputusan pailit yang dialami oleh PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) merupakan keputusan tidak logis. Sebab, asetnya kini triliunan rupiah sementara utangnya hanya miliaran rupiah.

"Keputusan pailit itu kan belum inkrah (belum keputusan hukum tetap). Secara logis, mestinya Telkomsel tidak kalah. Apalagi asetnya triliunan, itu tidak logis saja. Sementara utangnya miliaran," kata Tifatul saat ditemui di Rapat Koordinasi BUMN di Yogyakarta, Kamis (11/10/2012).

Menurutnya, jika mau membayar utangnya sebesar Rp 5,26 miliar kepada PT Prima Jaya Informatika, maka hal tersebut bisa selesai. Status pailit pun tidak perlu disematkan kepada Telkomsel yang saat ini beraset triliunan rupiah.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Apalagi saat ini pihak Telkomsel juga sedang mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung.

"Meski statusnya dipailitkan oleh pengadilan, proses seleksi lelang kanal 3G akan tetap berjalan. Bahkan seleksi yang rencananya akan digelar November nanti, Telkomsel akan tetap bisa ikut," tambahnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus pailit Telkomsel pada 14 September 2012 atas permohonan dari PT Prima Jaya Informatika, yang mendistribusikan kartu perdana dan voucher isi ulang pulsa edisi Prima.

Pengadilan menilai Telkomsel tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada dua kreditur. PT Prima Jaya Informatika sendiri menuduh Telkomsel berutang Rp 5,260 miliar dan memutus kontrak kerja sama secara sepihak.

Sumber : www.kompas.com, Sabtu 27 Oktober 2012

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/12/2315168/Menkominfo.Keputusan.Pailit.Telkomsel.Tak.Logis

Analisis :

Kasus tersebut harus di selidiki lebih lanjut demi menyelamatkan aset negara, jika dibiarkan bukan tidak mungkin kasus serupa akan menimpa perusahaan lain yang asetnya juga dimiliki negara. "Sangat tidak masuk akal kalau Telkomsel yang tidak punya hutang dan memiliki aset yang begitu besar kok malah dipailitkan," Ujar Marzuki Alie, ketua DPR-RI. Maka dari itu saya setuju dan mendukung langkah telkomsel untuk menempuh jalur hokum sampai ke Mahkama Agung (MA), agar telkomsel tidak di pailitkan.

Asuransi Di Indonesia

Asuransi di Indonesia Harus Digenjot

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Asuransi Indonesia Kornelius Simanjuntak menjelaskan bahwa industri asuransi di Indonesia sebetulnya mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun industri tersebut harus ditingkatkan karena penetrasinya masih rendah.

"Berdasarkan parameter-parameter tertentu, industri asuransi telah berkembang signifikan. Tapi jangan lengah, penetrasi asuransi di Indonesia dinilai masih rendah," kata Kornelius.

Berdasarkan laporan yang telah dipublikasikan hingga 2011 lalu,  investasi perusahaan asuransi jiwa sebesar Rp 200,39 triliun atau naik 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara investasi asuransi umum naik 18 persen menjadi Rp 39,47 triliun. Aset asuransi jiwa juga naik 20 persen menjadi Rp 225,54 triliun dan aset asuransi umum naik 17 persen menjadi Rp 53,76 triliun.

Begitu juga dengan klaim dan penerima manfaat di asuransi umum dan asuransi jiwa. Khusus klaim di asuransi jiwa hingga semester I-2012 ini telah dibayarkan sebesar Rp 29 triliun, naik 14 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan klaim bruto asuransi umum naik 18 persen menjadi Rp 7,28 triliun.

"Kami akan terus menggenjot jumlah agen yang tersertifikasi serta akan mengembangkan produk asuransi yang bisa dijual di bank (bancassurance). Dengan cara itu, masyarakat akan lebih tahu tentang asuransi, sehingga penetrasi asuransi di Indonesia akan meningkat," tambahnya.

Sekadar catatan, penetrasi asuransi di Indonesia tertinggal dari Thailand. Bila dibanding dengan Produk Domestik Bruto (PDB), penetrasi asuransi di Indonesia hanya 1,2 persen. Sementara di Thailand sudah di atas 3 persen.

Sumber : www.kompas.com Sabtu, 27 Oktober 2012

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/25/0811241/Asuransi.di.Indonesia.Harus.Digenjot

 

Analisis :

Penetrasi asuransi di Indonesia sangat rendah karena sebagian masyarkat menganggap berasuransi harus menyetor premi mahal, padahal tidak seperti itu. Menurut Kabiro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata menjelaskan premi mahal itu karena masyarakat lebih mendengar dahulu produk unitlink. Yaitu produk tabungan yang digabung dengan produk asuransi. Melalui produk unitlink tersebut, masyarakat memang akan dibebani dua biaya, baik biaya untuk menabung sendiri yang bisa diambil dalam jangka beberapa tahun serta biaya asuransi yang hanya bisa diambil manfaatnya bila terjadi risiko."Sementara produk asuransi kan macam-macam. Ada asuransi motor, mobil, rumah, kebakaran, penyakit tertentu dan jenis-jenis asuransi lainnya," katanya. Rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia juga disebabkan Karena  masyarakat kurang peduli dengan asuransi. Bila masyarakat semakin peduli dengan asuransi, maka penetrasi asuransi di Indonesia akan meningkat.